Wantaranews.com – Medan – Sudah lebih satu minggu masyarakat Sumatera Utara dihadapkan pada krisis kelangkaan BBM hampir di seluruh wilayah, mulai dari Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Tanjung Balai hingga daerah lainnya.
Antrean kendaraan mengular setiap hari, banyak SPBU kehabisan stok, aktivitas masyarakat terganggu, roda perekonomian melambat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan distribusi BBM terus menurun.
Yang paling memprihatinkan, para pengusaha SPBU menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal mereka bukan penyebab terjadinya kelangkaan ini.
Diketahui banyak SPBU telah melakukan pemesanan sesuai prosedur, namun pasokan BBM tidak kunjung tiba sehingga mereka kehilangan omzet, tetap harus membayar gaji karyawan, biaya operasional, listrik, keamanan, pajak, dan kewajiban lainnya tanpa adanya pendapatan dari penjualan BBM.
Ironisnya, masyarakat melampiaskan kemarahannya kepada operator dan pengusaha SPBU, padahal keterlambatan pasokan berada di luar kendali mereka. Pengusaha SPBU kini menanggung kerugian finansial yang besar sekaligus tekanan psikologis akibat harus menghadapi protes pelanggan setiap hari.
Dalam kondisi seperti ini, dapat mempertanyakan sikap DPP Hiswana Migas dan DPC Hiswana Migas Medan. Dimana keberpihakan organisasi kepada anggotanya ?
Anehnya, mengapa hingga hari ini belum terdengar pernyataan sikap yang tegas kepada Pertamina maupun kepada publik ?.Mengapa organisasi yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan pengusaha SPBU justru terkesan diam ketika anggotanya mengalami kerugian yang tidak sedikit?
Menurut salah seorang masyarakat berinisial YS warga Deli Serdang menuturkan rasa kecewa antrean panjang di salah satu lokasi SPBU di Deli Serdang yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Ada apa pemerintah ini, khususnya pertamina, selalu buat masyarakat susah.Jika benar terdapat kendala dalam distribusi harus ada jalan keluar dong. Dan harusnya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat”Ujar,YS dengan wajah terlihat kecewa.
Disisi lain, jangan biarkan pengusaha SPBU menjadi korban berkepanjangan akibat persoalan distribusi yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.
Ditempat terpisah, RG seorang pegawai management SPBU yang berlokasi di Jalan Lintas Tanjung Merawa Deli Serdang menuturkan rasa kecewa akan terjadinya hal tersebut dan berharap DPP dan DPC Hiswana Migas segera mengambil sikap resmi dan terbuka terhadap krisis kelangkaan BBM di Sumatera Utara.
Menurut RG menuturkan seharusnya pihak Hiswana Migas menyampaikan kepada Pertamina bahwa keterlambatan pasokan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pengusaha SPBU.Menuntut adanya langkah darurat untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM.
Seharusnya Hiswana Migas mengawal serta memperjuangkan hak-hak anggota yang telah dirugikan akibat terganggunya pasokan serta menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan yang lebih luas.
“Kalau keadaannya seperti ini terus, bisa-bisa pengusaha SPBU menjadi tameng kemarahan masyarakat, sementara akar persoalan belum terselesaikan” Ungkap, RG, Senin, 13/juli/26 siang kepada wartawan.
Hiswana Migas tidak boleh hanya hadir saat kegiatan seremonial, tetapi juga harus berdiri di garis depan ketika anggotanya mengalami kesulitan. Inilah saatnya Hiswana Migas membuktikan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wadah perjuangan pengusaha SPBU.Menurut informasi yang beredar beberapa perwakilan pengusaha SPBU di Sumatera Utara telah mengirim surat terbuka untuk pengingat bahwa krisis distribusi BBM bukan hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha para pengusaha SPBU.
Sudah saatnya semua pihak berhenti saling menunggu dan segera mengambil tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan BBM, pengusaha SPBU membutuhkan kepastian pasokan, dan Sumatera Utara membutuhkan solusi, bukan sekadar penjelasan.
