Aksi Senyap Pemerintah Desa di Sergai: Ungkap Keresahan atas Tekanan Oknum

News Serdang Bedagai

Wantaranews.com – Serdang Bedagai
Puluhan kepala desa dan perangkat desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, melakukan aksi senyap pada Senin, 7 Juli 2025, sebagai bentuk protes atas keresahan mereka terhadap tekanan dari oknum yang diduga terus mencari-cari kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Pantauan di lapangan menunjukkan kehadiran massa di dua titik utama, yakni di depan Mapolres Serdang Bedagai dan Kejaksaan Negeri Sergai. Aksi tersebut berlangsung tenang tanpa orasi maupun spanduk, namun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dengan empat unit kendaraan Dalmas dan puluhan personel Sabhara dari Direktorat Sapta.

Meski suasana tampak santai, para jurnalis yang hadir sempat kebingungan karena minimnya keterangan dari peserta aksi. Beberapa orang yang mengenakan seragam dinas harian (PDH) terlihat keluar masuk Mapolres, namun enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi media.

“Sebagian sedang audiensi dengan Kapolres Sergai di ruang kerjanya,” ujar salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya. Ketika ditanya lebih lanjut, ia hanya menjawab singkat, “Lagi sarapan aja kami.”

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekhawatiran bersama ribuan kepala desa dan perangkat desa dari 17 kecamatan di Sergai. Mereka menilai ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan desa melalui tudingan atau pencarian kesalahan tanpa dasar yang jelas.

Kasi Humas Polres Sergai, IPTU L.B. Manullang, membenarkan adanya kegiatan audiensi antara perwakilan pemerintah desa dengan Kapolres Sergai. “Kapolres sedang melakukan rapat bersama mereka,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi media.

Aksi damai ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan yang mulai disuarakan meski tanpa aksi terbuka. Pemerintah desa berharap ada kejelasan dan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dirasa mengganggu jalannya pemerintahan desa.
Liputan : J. Irwan Silitonga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *