PARGOMGOM SAMUDORA
Wantaranews.com – Belawan – Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Sumatera Utara, Rahmadi, Ph.D., didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Godman P. Purba serta Kepala Bea Cukai Belawan Agus Sujendro, di Ruang VIP Makodaeral I Belawan, Jalan Serma Hanafiah No. 01, Belawan, Sumatera Utara, Selasa (27/10/2026).
Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam menjaga keamanan wilayah perairan Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, Komandan Kodaeral I menyambut hangat rombongan Bea Cukai dan menegaskan kesiapan TNI AL untuk terus memperkuat kolaborasi melalui patroli laut bersama serta pertukaran informasi intelijen guna meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan barang ilegal. Menurutnya, kerja sama yang solid menjadi kunci dalam menjaga keamanan perairan sekaligus mencegah berbagai aktivitas ilegal yang dapat merugikan negara.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Rahmadi, Ph.D., menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan terkoordinasi dengan Kodaeral I, mengingat posisi strategis Sumatera Utara sebagai salah satu pintu masuk utama peredaran barang. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kedua institusi diharapkan semakin solid dalam menghadapi tantangan penyelundupan demi menjaga kedaulatan laut, melindungi kepentingan negara, dan menciptakan perairan Sumatera Utara yang aman.
Sinergi antara TNI AL dan Bea Cukai diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan maritim serta melindungi kepentingan ekonomi nasional. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, pertukaran informasi yang efektif, dan langkah penindakan yang terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing, kedua institusi berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi pelanggaran hukum di wilayah perairan Sumatera Utara.
